TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, telah melakukan monitoring dan evaluasi langsung terhadap pelaksanaan program-program Pemerintah Provinsi.

Kegiatan monitoring yang dilakukan di Kota Tarakan salah satunya menyasar sejumlah program prioritas, khususnya di sektor infrastruktur dan pendidikan.

Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya formalitas, tetapi menjadi bagian dalam menyusun rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur 2024.

“Setiap temuan di lapangan akan kami catat dan akan kami sampaikan dalam rapat Pansus. Ini penting agar ada evaluasi dan perbaikan di masa mendatang,” ungkap Muddain, pada pekan ini.

Ia menginginkan monitoring dan evaluasi  menjadi sarana untuk memastikan program-program yang telah direncanakan dalam APBD 2024, benar-benar terlaksana dengan baik dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kegiatan monitoring dan evaluasi  menjadi upaya memastikan program-program yang direncanakan benar-benar terealisasi sesuai target, tidak hanya output, tapi juga memberikan impak atau manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Adapun, pelaksanaan monitoring disebut menjadi  wujud nyata dari komitmen DPRD Kaltara dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Kegiatan ini juga sekaligus menjamin adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. (fid/dkal/com)