Tanjung Selor, fidcom.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menekankan perihal pentingnya realisasi angngaran, khususnya perihal belanja daerah di tahun 2025. Hal itu dikemukakan oleh Anggota DPRD Kaltara, H Hamka belum lama ini.
Politisi Partai PDI Perjuangan itu mengatakan, belanja daerah perlu dipercepat, terlebih setelah melewati triwulan pertama tahun ini. Dia ungkapkan Menurutnya sejauh ini, belanja pemerintah daerah cenderung belum optimal di awal tahun anggaran. Hal itu berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan.
“Sebagai lembaga legislatif, kami mendorong percepatan realisasi kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan pemerintah,” katanya, (16/04/2025).
Percepatan belanja harus difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kegiatan seperti itu tidak boleh tertunda, karena manfaatnya sangat dibutuhkan oleh warga Kaltara.
“Apalagi kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan ke masyarakat, itu harus segera direalisasikan sesuai rencana, agar manfaatnya bisa segera dirasakan,” ujarnya.
Hamka juga menyoroti bahwa hambatan dalam pelaksanaan APBD seharusnya sudah bisa diantisipasi oleh eksekutif. Proses seperti pengadaan atau lelang, yang biasanya memakan waktu cukup lama, idealnya sudah dipersiapkan dengan baik.
“Proses pengadaan atau lelang itu kan biasanya perlu waktu sampai 3 bulan, harusnya sudah bisa disiapkan dengan baik, apalagi ada yang bisa dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan,” paparnya.
Ia pun mengingatkan bahwa realisasi anggaran yang lambat bisa berdampak pada kualitas output kegiatan. Terbatasnya waktu pelaksanaan bisa menyebabkan proyek tidak selesai tepat waktu dan akhirnya menyisakan anggaran yang tidak terserap.
“Kekhawatirannya kan kegiatan tidak selesai karena keburu habis waktu, kalau sudah begitu, bisa Silpa lagi APBD,” pungkasnya. (fid/dkal/com)
