TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si menerima kunjungan kerja DPRD Malinau pada Jumat (16/5/2025) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kantor Bupati Bulungan.
Bupati Syarwani memaparkan capaian dan tantangan pengelolaan kawasan industri tersebut, serta kontribusinya terhadap keuangan daerah dan perekonomian lokal.
“Kami diberikan tugas oleh Menteri BKPM untuk mengawal dan mengevaluasi setiap tahun kegiatan pembangunan kawasan industri, utamanya di PT KIPI. Target kami, pada tahun 2026 produksi awal sudah bisa dilakukan karena di sana sudah ada beberapa tenant, termasuk smelter aluminium dan pembangunan PLTU berkapasitas 1 gigawatt,” ujar Bupati Syarwani.
Ia menjelaskan bahwa kawasan industri seluas 10.150 hektare tersebut terus mengalami perkembangan signifikan sejak peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 2021. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi perizinan dan layanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah terintegrasi secara digital.
Lebih lanjut, Bupati Syarwani mengungkap bahwa konversi status lahan dari Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT KIPI telah menghasilkan kontribusi PAD dalam bentuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai sekitar Rp 64 miliar hingga Rp 68 miliar pada tahun 2022.
“Kami pastikan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran perizinan, selama itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Untuk kewenangan di luar daerah, kami dorong kerja sama dengan provinsi dan pusat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Malinau, Ping Ding menerangkan, kegiatan bertujuan mempererat sinergi antar daerah serta membahas pemanfaatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kawasan industri strategis nasional yang dikelola PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Tanah Kuning – Mangkupadi. (adv)
